Sebanyak 67 usulan diusung dalam kegiatan Musrenbang Kelurahan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (26/2).  

pembangunan saluran air di Jalan Jambore jadi skala prioritas 

Kegiatan yang digelar di aula Masjid Fathul Ghofur dibuka Asisten Kesra Jakarta Timur Ahmad Salahuddin dan dihadiri anggota Komisi E DPRD DKI, Muhammad Thamrin.

Dari 67 usulan yang dibahas dalam Musrenbang ini, 28 di antaranya merupakan usulan fisik yang terkait dengan Sudin sumber Daya Air dan Sudin Bina Marga. Salah satu yang jadi skala prioritas adalah pembangunan saluran air di Jalan Raya Jambore RT 06/13.

Plt Lurah Cibubur, Roni Abdullah mengatakan, pembangunan saluran air di Jalan Jambore  menjadi skala prioritas Karena setiap hujan deras lokasi tersebut sering tergenang setinggi 50 hingga 70 sentimeter. Pemicunya, di lokasi tersebut belum terdapat saluran air.

'Panjang saluran air yang diusulkan kurang lebih 1.000 meter. Nantinya dialirkan ke Waduk Rawa Dongkal Cibubur," ujar Roni.

Usulan prioritas berikutnya, lanjut Roni, adalah pembangunan saluran air di sisi kiri dan kanan jalan Abdurrahman RT 11/05 sepanjang kurang lebih 990 meter. Yakni  mulai dari Jalan Abdurrahman,  Gang Haji Tuning-jalan Imam Selatan dan Jalan Abdurrahman Gang Ciremai, Gang Delman serta Gang Sarpin.

Kemudian pengaspalan Jalan Abdurrahman RT 03/10 sepanjang kurang lebih 4.520 meter, sebagai akses menuju RPTRA  Cibubur.

Adapun jalan yang diusulkan diaspal, mulai dari Jalan Imam Utara dan Jalan Amin, Gang Iman Tengah, Gang Al Huda, Gang Amin, Gang Dalam, Gang Setapak, Jalan Abdurrahman 2, Gang Sarpin dan sejumlah titik lainnya di lokasi tersebut.

Disebutkan, dalam Musrenbang ini total ada 67 usulan. Terdiri dari yang terkait Sudin Bina Marga 28 usulan, Sudin Keberdayaan tiga usulan, Pemuda dan Olahraga lima usulan, Sudin Perhubungan tujuh usulan, Sudin SDA 22 usulan dan Sudin Perpustakaan dua usulan.

Sementara, anggota Komisi E DPRD DKI,  Muhammad Thamirn mengungkapkan, usulan Musrenbang ini sudah disederhanakan dari lima menjadi  tiga. Karena itu hendaknya tidak perlu ditambahkan lagi karena terkait dengan ketersediaan anggaran dari APBD DKI.

"Kami akan terus memonitor dan mengawal usulan warga yang menjadi skala prioritas ini," tandas Thamrin.